PROFIL

Foto Saya
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Setamat SD, melanjutkan di Kota Semarang di SMP N 3 Semarang ( siang ) ; SMA Wiyata Tama Semarang ; S-1 UNDIP FH , S-2 di Program Magister Ilmu Hukum UNTAG Semarang Kajian Hukum, Politik dan Pemerintahan. Mengabdi di dunia pendidikan sejak tahun 1991 di Fakultas Hukum UNTAG Semarang sekarang dalam lingkup jabatan struktural pernah menjadi sekretaris Laboratorium Hukum dan Pembantu Dekan Bidang Kemahsiswaan. MK yang diampu : HAN ; Hukum Acara PTUN ; Hukum Pengawasan ; Menjadi anggota asosiasi pengajar HAN/HTN jateng dan juga asosiasi pengajar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Didunia advokat , menjalankan profesi sejak tahun 1991 sampai sekarang. Menjadi anggota IPHI , IKADIN dan PERADI. Didunia LSM aktif bergerak dalam bidang bantuan hukum, pemberdayaan masyarakat, pengawasan dan pengkajian pembangunan daerah. Termasuk Inisiator dan Direktur Operasional CosdeC. DiPemilu tahun 2008-2009 Pileg dan Pilpres menjadi anggota Panwaslu provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2012 menjadi legal konsultan pada PT. CARGILL INDONESIA ( divisi Pakan Ternak ) dan sekarang sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UNTAG Semarang Periode 2011 - 2015

Selasa, 12 April 2011

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PTUN

ASAS – ASAS HUKUM ACARA PTUN
Oleh :
Edi Pranoto, SH.M.Hum
( Dosen Bagian HAN FH UNTAG Semarang )

Tujuan pembentunkan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Keterangan Pemerintah di Hadapan Sidang Paripurna DPR RI mengenai RUU PTUN tanggal 25 April 1986 adalah :
1.      Memberikan perlindungan hak- hak rakyat yang bersumber pada hak – hak individu ;
2.      Memberikan perlindungan terhadap hak – hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.
Dengan tujuan tersebut, dapat pula dimaknai bahwa fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara Pemerintah ( Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ) dengan rakyat ( orang perorangan maupun badan hukum perdata ) sebagai akibat dari dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara apabila dilihat dari segi teori, maka menurut F.J. Stahl dalam karyanya Philosophie des rechts , maka dibentuknya lembaga peradilan administrasi adalah upaya pemenuhan terhadap teori Negara hukum, yang meliputi :
1.      Mengakui dan melindungi hak- hak asasi manusia ;
2.      Untuk melindungi hak-hak asasi tersebut maka penyelenggara Negara harus berdasarkan pada trias politica ;
3.      Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang ;
4.      Apabila dalam tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi ( adanya campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang ) , maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikan.

Dengan demikian menjadi unsure yang penting adanya peradilan administrasi tersebut, dan Indonesia sejak dikeluarkannya UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mulai efektif berlaku sejak tahun 1991 sudah memenuhi salah satu unsure dari teori Negara hukum.

Asas-asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :
1.      Asas Praduga rechtmatig , yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap benar rechtmatig sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

2.      Asas Pembuktian Bebas Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1865 BW. Asas ini dianut Pasal 107 UU 5/1986,  kemudian dibatasi dengan ketentuan pada Pasal 100 UU5/1986;

3.      Asas Keaktifan Hakim ( dominus litis ), keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tentu menguasai betul peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan dan atau dasar dikeluarkan keputusan yang digugat, sedangkan pihak Penggugat adalah orang perorang atau badan hukum perdata yang dalam posisi lemah, karena belum tentu mereka mengetahui betul peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber untuk dikeluarkannya keputusan yang digugat;

4.      Asas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat ( erga omnes ) , Sengkata TUN adalah sengketa diranah hukum public, yang tentu akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan asas putusan tersebut akan mengikat siapa saja.

Menurut Indroharto (1993:43 ) Untuk melakukan control terhadap tindakan hukum pemerintah dalam bidang hukum public harus memperhatikan cirri-ciri sebagai berikut :
1.      Sifat atau karakteristik dari suatu keputusan TUN yang selalu mengandung asas praesumptio iustae causa , yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara ( Beschikking ) harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan ;
2.      Asas perlindungan terhadap kepentingan umum atau public yang menonjol disamping perlindungan terhadap individu ;
3.      Asas self respect atau self obidence dari aparatur pemerintah terhadap putusan-putusan peradilan administrasi, karena tidak dikenal adanya upaya pemaksa yang langsung melalui juru sita seperti halnya  dalam prosedur hukum perdata.
Dengan asas dan cirri khusus ini menjadi sangat penting untuk diketahui oleh siapapun juga yang berkeinginan mengajukan gugatan ke PTUN agar dalam mengajukan gugatan tersebut tepat dan menghasilkan putusan yang diharapkan.

Tidak ada komentar: