PROFIL

Foto Saya
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Setamat SD, melanjutkan di Kota Semarang di SMP N 3 Semarang ( siang ) ; SMA Wiyata Tama Semarang ; S-1 UNDIP FH , S-2 di Program Magister Ilmu Hukum UNTAG Semarang Kajian Hukum, Politik dan Pemerintahan. Mengabdi di dunia pendidikan sejak tahun 1991 di Fakultas Hukum UNTAG Semarang sekarang dalam lingkup jabatan struktural pernah menjadi sekretaris Laboratorium Hukum dan Pembantu Dekan Bidang Kemahsiswaan. MK yang diampu : HAN ; Hukum Acara PTUN ; Hukum Pengawasan ; Menjadi anggota asosiasi pengajar HAN/HTN jateng dan juga asosiasi pengajar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Didunia advokat , menjalankan profesi sejak tahun 1991 sampai sekarang. Menjadi anggota IPHI , IKADIN dan PERADI. Didunia LSM aktif bergerak dalam bidang bantuan hukum, pemberdayaan masyarakat, pengawasan dan pengkajian pembangunan daerah. Termasuk Inisiator dan Direktur Operasional CosdeC. DiPemilu tahun 2008-2009 Pileg dan Pilpres menjadi anggota Panwaslu provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2012 menjadi legal konsultan pada PT. CARGILL INDONESIA ( divisi Pakan Ternak ) dan sekarang sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UNTAG Semarang Periode 2011 - 2015

Minggu, 08 Mei 2011

LARANGAN MENGADILI PTUN

LARANGAN MENGADILI PTUN
Oleh :
Edi Pranoto, SH.M.Hum
( Dosen Bagian HAN FH UNTAG Semarang )

Dalam Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan  yang disengketakan itu dikeluarkan :
1.      Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan  luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2.      Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait dengan ketentuan ayat (1) diatas jelas tersirat diperlukannya suatu penetapan pemerintah undang menentukan suatu keadaan itu dalam keadaan bahaya, bencana alam atau luar biasa yang membahayakan, hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena tanpa adanya deklarasi pemerintah tentang keadaan dimaksud, tidak dapat serta merta suatu keadaan ditafsirkan dalam keadaan bahaya, bencana, atau luar biasa.
Dalam menentukan suatu keadaan yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dan itu harus disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan hanya sekedar tafsir atau keinginan pemerintah semata.  
Kepentingan Umum
Dalam ayat (2)  Pasal 49 sebagaimana tersebut diatas, bahwa pengadili juga tidak berwenang untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikan suatu sengkata tata usaha Negara kalau keputusan tersebut untuk kepentingan umum.
Penjelasan pasal ini disebutkan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara; atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengertian kepentingan umum sebagaimana tersebut dalam salah peraturan peundang-undangan yaitu dalam Pasal 5 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum meliputi :
1.      Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan, dalam bidang- bidang antara lain sebagai berikut :
a.       Jalan umum, saluran pembuangan air ;
b.      Waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi ;
c.       Rumah sakit umum, Pusat – pusat kesehatan masyarakat ;
d.      Pelabuhan atau Bandar udara atau terminal ;
e.       Peribadatan ;
f.       Pendidikan atau sekolahan ;
g.      Pasar umum atau Pasar INPRES ;
h.      Fasilitas pemakaman umum ;
i.        Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana ;
j.        Pos dan telekomunikasi
k.      Sarana olah raga ;
l.        Stasiun penyiaran radio , televise beserta sarana pendukungnya ;
m.    Kantor pemerintah ;
n.      Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
2.      Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum selain dimaksud dalam angka 1 diatas yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ketentuan angka 2 ini masih memberikan ruang kepada pemerintah untuk memberikan pengertian tentang suatu kegiatan untuk dimasukkan dalam pengertian kepentingan umum, sehingga karena ruang ini sangat berpotensi untuk disimpangkan, maka pada tahun 2005 ketentuan Keppres 55 Tahun 1993 dirubah dengan  Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 36 Tahun 2005 dengan lebih tegas dan memperluas bidang/kegiatan, jenis pembangunan untuk kepentingan umum yaitu dari 14 butir menjadi 21 butir dan adanya penegasan sepanjang untuk kepentingan umum hak pribadi atas sebidang tanah dapat dicabut oleh Negara.
Pasal 5 Perpres 36 Tahun 2005 yang menjadi obyek kepentingan umum adalah meliputi :
a.       Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/bersih, saluran pembuangan air, dan sanitasi ;
b.      Waduk, bendungan, bending, irigasi, dan bangunan- bangunan perairan lainnya ;
c.       Rumah sakit umum dan Pusat – pusat Kesehatan Masyarakat ;
d.      Pelabuhan , Bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal ;
e.       Peribadatan ;
f.       Pasa umum ;
g.      Fasiltas pemakaman umum ;
h.      Fasilitas keselamatan umum ;
i.        Pos dan telekomunikasi ;
j.        Sarana olah raga ;
k.      Stasiun penyiaran radio, televise, dan sarana pendukungnya ;
l.        Kantor pemerintah ; Pemerintah daerah ; Perwakilan Negara asing ; Perserikatan Bangsa- bangsa dan atau lembaga- lembaga internasional dibawah naungan PBB ;
m.    Fasilitas  TNI dan Kepolisian Negara RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
n.      Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan ;
o.      Rumah susun sederhana ;
p.      Tempat pembuangan sampah ;
q.      Cagar alam dan cagar budaya ;
r.        Pertamanan ;
s.       Panti social ;
t.        Pembangkit ; transmisi ; distribusi tenaga listrik.

Pengertian terbaru tentang kepentingan umum sebagaimana tersebut dalam Ketentuan Pasal 5 Perpres Nomor 65 Tahun2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, bahwa yang dimaksud dengan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah adalah sebagai berikut :
a.       Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api ( diatas tanah, diruang atas tanah, ataupun diruang bawah tanah ), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi ;
b.      Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya ;
c.       Pelabuhan , Bandar udara, stasiun kereta api , dan terminal ;
d.      Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana ;
e.       Tempat pembuangan sampah ;
f.       Cagar alam dan cagar budaya ;
g.      Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Walaupun pengertian kepentingan umum masih memberikan ruang dan tafsir yang berbeda terutama tafsir yang diberikan oleh pemerintah maupun kelompok swadaya masyarakat , namun paling tidak sudah ada suatu proses kearah yang lebih jelas tentang pengertian kepentingan umum tersebut, dan ini tentu akan menjadi dasar bagi pengadilan untuk menentukan untuk tidak memeriksa suatu sengketa tata usaha Negara yang memenuhi atau dikeluarkan untuk kepentingan umum tersebut.

Sabtu, 07 Mei 2011

SANKSI HUKUM ADMINISTRASI

SANKSI HUKUM ADMINISTRASI

Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge, ”sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi” . Menurut P de Haan dkk, ”dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis” . JJ. Oosternbrink berpendapat ”sanksi administrasiinistratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah–warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri”.
Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk memngembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang, dwangsom), sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif, sedangkan Sanksi Regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan,
Perbedaan Sanksi Administrasi dan sanksi Pidana adalah, jika Sanksi Administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat repatoir-condemnatoir, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan.
Sedangkan Sanksi Pidana ditujukan pada si pelaku, sifat condemnatoir, harus melalui proses peradilan.
Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi seperti berikut, Bestuursdwang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).
A.    Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang)
Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ijin yang Berhak atau Kuasanya. Bestuursdwang merupakan Kewenangan Bebas, artinya pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan bestuursdwang atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi yang lainnya.
Paksaan pemerintahan harus memperhatikan ketentuan Hukum yang berlaku baik Hukum tertulis maupun tidak tertulis, yaitu asas-asas pemerintahan yang layak seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan lain-lain.. Contoh Pelanggaran yang tidak bersifat substansial seorang mendirikan rumah tinggal di daerah pemukiman, tanpa IMB.
Pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan, dengan membongkar rumah tersebut, karena masih dapat dilakukan legalisasi, dengan cara memerintahkan kepada pemilik rumah untuk mengurus IMB. Jika perintah mengurus IMB tidak dilaksanakan maka pemerintah dapat menerapkan bestuursdwang, yaitu pembongkaran.
Contoh Pelanggaran yang bersifat substansial, misalkan pada pengusaha yang membangun industri di daerah pemukiman penduduk, yang berarti mendirikan bangunan tidak sesuai dengan RTRW yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah dapat langsung menerapkan bestuursdwang.
Peringatan yang mendahului Bestuursdwang, hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan bestuursdwang di mana wajib didahului dengan suatu peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk Ketetapan Tata Usaha Negara.
Isi peringatan tertulis ini biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut, Peringatan harus definitif, Organ yang berwenang harus disebut, Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat, Ketentuan yang dilanggar jelas, Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas, Memuat penentuan jangka waktu, Pemberian beban jelas dan seimbang, Pemberian beban tanpa syarat, Beban mengandung pemberian alasannya, Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya.

B. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan
Penarikan kembali Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu.
Ini diterapkan dalam hal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.
Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persoalan yuridis, karena di dalam HAN terdapat asas het vermoeden van rechtmatigheid atau presumtio justea causa, yaitu bahwa pada asasnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar menurut hukum. Oleh karena itu, Ketetapan Tata Usaha Negara yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya oleh hakim di pengadilan.
Kaidah HAN memberikan kemungkinan untuk mencabut Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan si penerima Ketetapan Tata Usaha Negara sehingga pencabutannya merupakan sanksi baginya.
Sebab-sebab Pencabutan Ketetapan Tata Usaha Negara sebagai Sanksi ini terjadi melingkupi jika, yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran. Jika yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap, maka keputusan akan berlainan misalnya penolakan izin.

C. Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom)
N.E. Algra, mempunyai pendapat tentang pengenaan uang paksa ini, menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga.
Menurut hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan

D. Pengenaan Denda Administrasiinistratif
Pendapat P de Haan DKK menyatakan bahwa, terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti.
Dalam pengenaan sanksi ini pemerintah harus tetap memperhatikan asas-asas hukum administrasi, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Senin, 25 April 2011

PUBLIK SERVICE

Pengalaman menarik untuk dipahami agar selanjutnya setiap tindakan yang dilakukan selalu dilakukan dengan penuh hati - hati agar kesulitan tiadk menghampiri kita.
Sudah menjadi rencana sebelum , kalau akan dilakukan perjalanan melalui jalur udara dengan mempergunakan fasilitas pesawat terbang. Yang untuk itu telah dilakukan terlebih dahulu pemesanan tiket kepergiaan tersebut. saat akan pulang, dengan waktu masih dalam kisaran angka 45 menit sebelum berangkat, terjadilah peristiwa yang kemudian membuat suasana bathin tidak nyaman, karena tidak adanya kepastian keberangkatan, padahal tiket telah dipesan sebelumnya.
Hal ikwal suasanan kebathinan tersebut, tambah tidak karuan ternyata yang melanyani tidak melakukan apa-apa terbukti dengan HT yang jarang dipergunakan , pahalal pagi harinya kami harus melakukan aktivitas lain yang sangat penting.  Petugas selalu berdalih bahwa kami telah terlambat, padahal belum.
Satu hal lagi, ketika mereka terlambat berangkat, hanya permintaan maaf saja, Aneh memang hidup dinegeri ini. Kalau sudah begini mana akan maju bangsa ini, ketika mereka yang diberi amanah untuk memberikan pelayanan yang terbaik justru melakukan hal - hal yang dapat menyebabkan negatifnya citra pelayanan publik ( public service ). Kondisi ini kalau dibiarkan tentu akan memberikan nilai yang tidak baik bagi penyelenggaraan pelayanan publik. 
dan satu hal, jebakan yang dilakukan tidak seharusnya dilakukan, karena tidak semua warga negara Indonesia memahami bahasa inggirs. 
Dan semoga catatan ini akan menjadikan bangsa ini lebih bisa menjaga komitmen yang sudah dibangun